RI dan 5 negara bisa kehilangan $278 miliar karena transisi energi

Laporan terbaru dari International Institute for Sustainable Development (IISD) menyatakan bahwa Brasil, Rusia, India, Indonesia, China, dan Afrika Selatan (BRIICS) akan mengalami kesenjangan pendapatan hingga $278 miliar pada tahun 2030 jika mereka tidak menyesuaikan keuangan mereka. Kebijakan Bahan Bakar Fosil: Menurut laporan tersebut, negara-negara BRIICS sangat bergantung pada pendapatan bahan bakar fosil. Sementara prospek ekonomi masa depan untuk bahan bakar fosil menjadi semakin suram setelah transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius.

Kesenjangan terbesar terlihat di India pada

Studi ini juga menemukan bahwa total pendapatan bahan bakar fosil di negara-negara BRIICS hanya akan mencapai US$570 miliar pada tahun 2050. Jumlah ini lebih rendah dari pendapatan normal negara-negara tersebut.

Senior Associate IISD Tara Laan, penulis utama laporan tersebut, mengatakan bahwa semua negara di dunia menghentikan produksi dan konsumsi bahan bakar fosil untuk memerangi perubahan iklim mencegah bahan bakar. 'Mereka perlu merencanakan ke depan untuk menghindari kekurangan pendapatan publik yang dapat menghapus kemajuan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi,' katanya, seperti dikutip dalam pernyataan resmi Jumat (7/8).

Menurut Laan, perencanaan ekonomi ini bisa ramah iklim dan progresif secara sosial. Misalnya, menghilangkan subsidi bahan bakar fosil dengan cara yang tidak merugikan masyarakat miskin.

Sebagai imbalannya, pemerintah dapat meningkatkan pajak ekspor dan pajak keuntungan atas komoditas ini.

Diversifikasi aliran pendapatan seperti pajak baru yang menargetkan sektor energi dan transportasi juga akan menggantikan pendapatan bahan bakar fosil. Dengan cara ini, transisi energi dapat berlangsung tanpa merugikan negara.

Sejarah menunjukkan bahwa kerugian besar dalam pendapatan bahan bakar fosil dapat ditopang oleh pesatnya perkembangan sektor ekonomi lainnya.

Di Indonesia, penerimaan migas pemerintah turun dari 35 persen dari total penerimaan pada 2001 menjadi 16 persen pada 2019. Sementara itu, pertumbuhan PDB dan defisit anggaran negara secara umum tidak berubah.

Laan menunjuk pada kenaikan harga dan permintaan energi yang menghasilkan pendapatan besar dari produksi dan konsumsi bahan bakar fosil. Keuntungan jangka pendek ini harus dikenakan pajak untuk mendanai transisi energi.

'Pada saat yang sama, pemerintah harus melindungi konsumen yang rentan dari harga tinggi dan mendukung pekerja dan masyarakat yang bergantung pada bahan bakar fosil dengan cara yang tidak mereka lakukan' tidak menghambat transisi ke energi bersih,' katanya.

Bagikan Artikel ini