Menteri Bahlil: Terus terang negara tidak dilibatkan dalam pengelolaan UMKM secara maksimal
JAKARTA, Berita - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun diakuinya, pemerintah belum maksimal dalam mengelola UMKM.
'UMKM merupakan penopang perekonomian nasional kita dan tulang punggung perekonomian nasional kita serta berperan dalam 61 persen PDB kita (Gross Produk Dalam Negeri. Produk Dalam Negeri. Jagalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip News Kamis (7/7/2022).
Insentif bagi UKM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (UU CK).
Bahlil menyampaikan bahwa kunci pengembangan UMKM adalah akses pembiayaan dari lembaga perbankan.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Penanaman Modal mengadakan kegiatan pemberian Nomor Induk Perusahaan (NIB) n Usaha Kecil Perorangan Kecil (UMK) di De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (7/6/2022).
Pada kesempatan ini, Menteri Negara BUMN Erick Thohir mengapresiasi Kementerian Penanaman Modal yang melakukan penyederhanaan bagi UMK perorangan, Perizinan dengan Online Single Submission (OSS).
Selain itu, Erick juga menekankan pentingnya kerjasama antar kementerian yang telah dilakukan dalam kegiatan pengalokasian NIB. Mantan presiden klub Inter Milan itu mengatakan bahwa fokus pemerintah pada perekonomian nasional, khususnya UMKM, adalah sesuatu yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
'Saya percaya pada proses yang lebih sederhana, yaitu pembentukan NIB oleh OSS, Pendanaan UMK Perorangan yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan data, kini lebih mudah BUMN akan membantu aspek pendanaan dan pendampingan Kerjasama antar kementerian menawarkan fasilitasi bagi UMK perorangan, tidak hanya dalam pemberian izin, tetapi juga fasilitas pembiayaan,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Penanaman Modal, telah diterbitkan sebanyak 1.457.328 NIB, dan UMK mendominasi 98 persen dari total NIB (per 2 Juli 2022).
>Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia pada periode yang sama, dengan penerbitan 171.928 NIB atau setara dengan 11,8 persen.
Secara khusus untuk wilayah Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri menyumbangkan data masalah NIB terbesar terbesar yaitu 20.478 NIB.
Belum ada Komentar untuk "Menteri Bahlil: Terus terang negara tidak dilibatkan dalam pengelolaan UMKM secara maksimal"
Posting Komentar