Jamaah Haji Furoda Batal Keberangkatan, Bagaimana Pencegahan Kedepannya?

Berita - Ratusan calon jemaah Furoda membatalkan perjalanan mereka ke darat tahun ini karena sulitnya Furoda-Hajj - Memperoleh visa atau visa Haji Mujamalah.

Apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi lagi di masa depan?

Ketua Umum Penyelenggaraan Haji Umrah Indonesia Asosiasi (Sapuhi) Syam Resfiadi menyarankan agar kuota haji Furoda ke depan bisa diatur dengan undang-undang.

Karena menurutnya kuota haji furoda atau haji mujamalah saat ini belum ada payung hukumnya, sehingga menjadi kurang jelas.

Akibatnya misalnya seperti tahun ini masih ada masalah visa haji Furoda tiba-tiba keluar dan belum ada kepastian kuota.

'Bagi yang yang tidak ingin mengantri kuota nasional diusulkan untuk menerima kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi, yang persentasenya akan digunakan untuk haji Furoda atau Mujamalah, yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang (UU No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggara haji dan umrah), dikoreksi atau ditambah visa mujamalah.'

Begitu jelas Syam saat dihubungi Berita, Minggu (3/7/2022).

Jika ditambah dengan undang-undang, kata dia, calon jemaah haji Furoda tidak perlu lagi khawatir soal keamanan visa.

Meskipun disarankan Kepastian Haji kuota Furoda, Syam menegaskan bukan berarti mengambil kuota haji reguler.

'Jadi jangan dicabut dari kuota semula karena akan mengganggu antrean yang sudah lama dan usulan yang terlambat dari pemerintah. Departemen Agama ke Komite VIII DPR untuk dibahas dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji),' imbuhnya.

Oleh karena itu, di Komisi VIII, pemerintah dan DPR dapat menetapkan kuota haji Furoda dengan menetapkan harga pembelian oleh pihak swasta.

< Menurut dia, uang dari kuota haji Furoda dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan atau sosial yang dikelola oleh BPKH.

'Sehingga akan dikelola oleh pemerintah atau Kementerian Ditentukan agama misalnya harus bayar $5.000, dan nanti ada biaya, insyaallah kita kenakan biaya paketnya.'

'Anggota jemaah yang tidak mau antri silahkan bayar seperti ini 'Banyak, harga paket adalah harga eceran. Kemudian uangnya akan digunakan untuk manfaat sosial atau keagamaan, tolong kelola dari BPKH, nilai manfaatnya tidak sampai kepada mereka tetapi untuk masyarakat umum, ' ucap Syam.

Lanjutnya, jika pemerintah dan DPR sepakat bahwa kuota haji Furoda akan komersial atau berbayar jika pihak swasta ingin menggunakannya, maka regulasi akan berlaku. Perubahan akan disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi.

Menurut direktur Patuna Tour and Travel, visa Furoda biasanya dikeluarkan satu hingga beberapa minggu sebelum tanggal penutupan (penutupan pintu masuk haji) dan tidak dalam jumlah besar.

Dalam hal ini, Kerajaan Arab Saudi memiliki hak penuh untuk memberikan izin masuk kepada calon jemaah Furoda. Informasi ini sebagai tanggapan atas pembatalan keberangkatan 127 jamaah haji Furoda pada 2022 atau total sekitar 4.000 jamaah. Kronologinya bisa dibaca di sini. “Setelah pandemi, kuota (haji) internasional dikurangi, sehingga kuota visa haji furoda atau mujamalah sangat kecil dan hampir tidak ada,” jelas Syam.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini sangat sulit mendapatkan kuota haji Furoda. Karena setelah dua tahun menunggu akibat pandemi Covid-19, permintaan (demand) terlalu tinggi sementara pasokan (supply) dari Kerajaan Arab Saudi juga terlalu rendah.

Bagikan Artikel ini